EGALITER

Analogi yang sering digunakan khalayak dalam rangka pemberantasan korupsi yaitu “Kalau ingin membersihkan lantai yang kotor, gunakanlah sapu yang bersih”. Analogi yang masuk akal dan mudah dicerna namun sulit untuk mencari alatnya.

Saya teringat ketika menghadiri pertemuan BEM se-Indonesia sekitar bulan Agustus 2005 di UGM, sebelum para perwakilan bersidang untuk merumuskan berbagai rekomendasi kepada pemerintah, ada beberapa sesi pendahuluan selama sehari yang menghadirkan aktivis-aktivis NGO untuk berdiskusi dan berbagi informasi update terkini terkait kondisi bangsa. Berhubung tajuk pertemuan itu adalah “Merdeka dari Korupsi” maka NGO yang dihadirkan semua membahas tentang KORUPSI from A to Z.

Dalam salah satu sesi yang menghadirkan Indonesian Court Monitoring (ICM), pembicara, yang ternyata juga seorang Hakim karier, begitu bersemangatnya menjelaskan tentang urgensi good law enforcer dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan contoh-contoh kasus. Pada saat itu segera terlintas di pikiran saya tentang pola rekrutmen aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) di negeri ini. Pola rekrutmen yang masih sangat mengandalkan “dana sponsor” bukan pada kemampuan serta integritas kandidat. Konon setiap pelamar mesti menyiapkan MINIMAL 50 jeti untuk bisa masuk. Tarif tentunya berbeda-beda tergantung jenis rekrutmen. Yaa…kira-kira kayak Ananda Mikola yang kalau mau ikutan balapan harus ada dana sponsornya dulu baru bisa dipertimbangkan sama Tim-Tim yang ikut balapan untuk dijadikan driver-nya. Beda dengan pembalap semacam Schumacer, Alonso, dll yang tinggal tunjuk aja mau ke tim mana karena prestasi dan kemampuannya yang mumpuni.

Lintasan pikiran tadi menimbulkan niat saya untuk bertanya berdasarkan analogi di atas. Sebab logikanya dimana-mana revenue harus melebihi expenses and other costs, so how could it possible jika pola rekrutmen seperti itu masih terus berlangsung? Bahkan wejangan Kapolri Jend. Sutanto setelah dilantik yaitu “menjadi Polisi adalah Panggilan Jiwa dan bukan semata-mata untuk mencari nafkah” menurut saya tetap tidak bisa mengalahkan logika umum barusan.

Jawaban yang saya peroleh…? Pembicara ujung-ujungnya hanya mendasarkan keyakinan bahwa meskipun demikian pasti akan tetap muncul good law enforcers di negeri kita. Feedback dari saya…? Semoga saja keyakinan itu benar, coz’ it’s still hard to make sense. Why…? Perbandingannya adalah alumni STAN yang berkarier di pemerintahan. STAN boleh bangga dengan proses rekrutmennya yang bersih, bahkan meskipun anak Kepala BPPK (atasan Dir. STAN), tetap aja nggak bisa masuk karena nggak lulus ujian penerimaan mahasiswa baru. Tapi dengan such low cost ternyata reputasi alumni STAN di pemerintahan adalah high gainers alias penyumbang data korupsi bagi dunia internasional. Tidak sedikit yang menjadi aktor dan aktris korupsi. Lha ini yang masuknya “gratisan”, apalagi yang login pake “layanan berbayar”. Makin tipis saja kepercayaan saya terhadap jawaban pembicara tadi. Nevertheless, there is always hope no matter how small it is.